Lampung, NewsAkuntanmu -  Indonesia mendapatkan banyak keuntungan atas hilirisasi nikel. Tidak hanya untuk kalangan dunia usaha, namun juga penerimaan Negara melalui pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini sempat membuat kaget presiden Joko Widodo, seperti yang disampaikan pada Pengukuhan DPN APINDO, Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (1/08/2023).

Jokowi menyampaikan pada 2015, ekspor barang mentah dari nikel hanya sebesar Rp 31 triliun. Kemudian diberlakukan hilirisasi nikel dan membuat nilai ekspor nikel kini mencapai Rp 510 triliun.

“Tadi angkanya Rp 31 triliun, Negara pasti akan pungut pajak PPN, PPh, royalty, penerimaan Negara bukan pajak, dari angka Rp 31 triliun. Kemudian melompat menjadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalty penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) gede mana Negara akan didapat,” ujarnya.

Menurut Jokowi, salah satu penerimaan yang sangat besar juga ada di Mororwali, Sulawesi Tengah. “Saya sebetulnya mau membuka di Morowali itu Negara dapat berapa, tapi ini rahasia dan Dirjen Pajak. Tapi besar sekali saya kaget juga dapet angkanya,” jelasnya.

Dikutip dari buku APBN kita, pajak yang berhasil dikumpulkan adalah Rp 970,20 triliun, tumbuh 9,93 persen (year on year/yoy).

Dorongan terbesar bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang mencapai Rp 263 triliun atau tumbuh 26,19% (yoy). Selanjutnya adalah PPN dalam negeri sebesar Rp 216,98 triliun.

Apabila dilihat secara sektoral, maka setoran pajak terbesar bersumber dari pertambangan walaupun jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.