Seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai Pajak Pusat dan Pajak Daerah, pada seri ini saya akan membahas mengenai PBB-P2 yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, simak penjelasannya ya rekan
 

Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dimana pengertian PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mengenai objek, subjek, NJOP, serta tarif dari PBB-P2.

Objek PBB-P2 
Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 

Yang dikecualikan dari objek pajak PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

1. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
3. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 
4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 
5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 
6. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 
7. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; 
8. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan 
9. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Subjek PBB-P2
Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Besarnya NJOP ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah.
 

Tarif PBB-P2
Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 

Agar lebih mudah dipahami, simak contoh berikut ini ya rekan
Dwi memiliki rumah dengan luas bangunan sebesar 130 m² yang berdiri di lahan seluas 150m². Dengan nilai bangunan sebesar Rp 400.000/m² dan harga tanah sebesar Rp 550.000/ m². Berapakah PBB-P2 yang harus dibayar Dwi?
Harga Tanah : 150 m² x Rp 550.000 = Rp 82.500.000
Harga Bangunan : 130 m² x Rp 400.000 = Rp 52.000.000
NJOP : Rp 82.500.000 + Rp 52.000.000 = Rp 134.500.000
NJOP tidak kena pajak : Rp 10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 : Rp 124.500.000
PBB-P2 terutang: 0,3% x Rp 124.500.000 = Rp 373.500
Maka PBB-P2 yang harus dibayar Dwi sebesar Rp 373.500

Itulah penjelasan mengenai PBB-P2
Sampai ketemu diseri berikutnya ya