Lampung, NewsAkuntanmu – Aktivitas perdagangan bursa karbon di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan regulasinya pada Juni 2023.

Seiring dengan dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum tentu pajak karbon langsung diterapkan. Sebab, ia mengatakan banyak faktor yang akan menentukan pemberlakuannya.

“Masih kita lihat sama-sama nanti”, kata Sri Mulyani saat ditemui dikawasan The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Adapun faktor-faktor yang menentukan penerapan pajak karbon itu, salah satu yang disebutkannya adalah geliat pergerakan ekonomi. Jika gerak ekonomi mulai cepat otomatis karbon atau CO2 yang dihasilkan akan meningkat.

“Nah kita lihat nanti dari segi ekonomi kita mungkin kalau momentum pemulihannya cukup robust dan kuat berarti cukup baik”, tuturnya.

“Walaupun kita tetap waspada dengan lingkungan global disisi lain komitmen terhadap climate change untuk bisa mengakselerasi kita juga bakan melihat sebagi satu kebutuhan”, ungkap Sri Mulyani.

Ia memastikan, dalam memberlakukan penerapan pajak karbon nantinya, tentu akan turut berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk OJK. Tujuannya supaya mekanisme itu tidak hanya memperkuat penerimaan melainkan juga menekan emisi karbon.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini tidak hanya sekedar menjadi sesuatu instrumen yang untuk penerimaan tapi lebih untuk program climate change. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mahendra bahwa salah satu instrumen juga untuk memperkuat dari bursa karbon itu adalah pajak karbon dan nanti tarif mengenai karbonnya itu sendiri”, tegasnya.

Bursa karbon diatur berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam aturan itu peran OJK juga akan mengawasi impelemntasi bursa karbon.

“Rencana awal akan dilakukan antara lain juga dengan perdagangan launching hasil dari apa yang sudah diakui sebagai bagian dari Result Best Payment (RBT) sebesar 100 juta ton yang dalam hal ini kementrian LHK sedang memfinalisasi itu yang terkait kesiapan dan proses menyiapkan bursa karbon”, kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.