Adanya Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berujung hingga permasalahan kepatuhan pejabat DJP dalam membayar pajak, menyebabkan masyarakat ramai-ramai enggan melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ia memahami pandangan serta kekecewaan yang dirasakan masyarakat Indonesia yang timbul akibat dari kasus ini.

“Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka satu, apakah Kemenkeu, Dirjen Pajak merupakan instansi dipercaya dengan munculnya kasus ini, dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius sumber harta yang bersangkutan.” Kata Sri Mulyani.

Akan tetapi, Sri Mulyani juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang sudah patuh dalam membayar pajak. Karena pembayaran pajak merupakan bentuk membangun Indonesia. Sri juga menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan disalurkan sesuai undang-undang dan dengan integritas serta profesionalitas penuh. Sri Juga meminta masyarakat agar tetap percaya kepada pemerintah khususnya jajaran Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik lainnya. Kemudian untuk tahun 2023 ini, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan pendapatan negara sebesar Rp 168 triliun untuk kesehatan, Rp 608 triliun untuk pendidikan serta Rp 479 untuk perlindungan sosial.