Lampung, NewsAkuntanmu -  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengungkap ketiga pemungut PPN PMSE yang baru tersebut adalah DeepL SE, Squarespace Ireland Ltd. Dan Trendstream Ltd. Dengan demikian, saat ini terdapat 146 pelaku pemungut PPN PMSE yang terdaftar. Sejauh ini Dwi mengatakan sebanyak 146 pelaku usaha sudah aktif melakukakn pemungutan dan penyetoran PPN PMSE. Nilainya mencapai  sebesar Rp15,15 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731, milliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 5,01 triliun setoran tahun 2023, “ kata Dwi dalam siaran pers , Rabu (4/10/2023).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Pemungut pajak juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Dwi juga menegaskan untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

“Kriteria pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai tranksaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan”, tegasnya.