Usai viral beberapa waktu yang lalu terkait kasus jalanan rusak, kini Gubernur Lampung dan Wakilnya kembali menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya mobil dinas Gubernur Lampung dan wakilnya tersebut diduga menunggak pembayaran pajak.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, membenarkan  dan mengakui baru menyadari jika kedua mobil dinas tersebut menunggak setelah ramai terkait  unggahan oleh akun twitter @partaisocmed. Menurutnya, hal ini terjadi karena keteledoran Pemprov.

"Benar, kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, mereka sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf ada suatu kelalaian. Jadi ini keteledoran," Ungkap Achmad Saefullah. Berdasarkan keterangan dari cuitan akun twitter tersebut, disebutkan jika kendaraan dinas  Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berjenis Mercedes-Benz GLS 400 menunggak pajak sebesar Rp 8.526.340.

"Selamat malam pak Arinal Djunaidi, ayo segera bayarkan pajak mobil dinasnya, mumpung ada program diskon tunggakan pajak dari Gubernur Lampung," tulis pemilik akun.

Selain Gubernur Lampung, ternyata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau akrab dipanggil Nunik juga menunggak pajak sebesar Rp 5.523.340.

"Mbak Nunik yang cantik juga ya," lanjutnya.

Usai unggahan tersebut viral, Achmad Saefullah mengatakan jika pihak terkait langsung membayar tunggakan pajak mengenai mobil dinas beserta proses administrasinya juga sudah dilunasi.

"Alhamdulillah hari ini (Selasa) sudah diselesaikan administrasinya sesuai ketentuan dan sudah selesai semua (dibayar)," kata Achmad Saefullah.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, menyampaikan terimakasih atas informasi masyarakat terkait menunggaknya pajak kendaraan dinas tersebut.

Menurut beliau, pengawasan dari masyarakat terkait kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) dan berbagai hal lainnya, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pajak akan selalu direspon secara positif.

"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas hal itu. Ini adalah fungsi kontrol dan masukan yang baik untuk pemerintah," pungkasnya.